Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2009 di Pontianak

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak (8/6). Sosialisasi ini dihadiri oleh dinas pertambangan dan energi tingkat kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, serta para stakeholder lainnya.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia R. Agus Sampurna. Dalam laporannya, Agus Sampurna menjelaskan jika sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang pedoman Peraturan Perundang – Undangan bidang Ketenagalistrikan agar dicapai pemahaman yang sama kepada pelaku usaha ketenagalistrikan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dasar penyelenggaraan sosialisasi adalah  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Agus Aman Sudibyo memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi. Kepala dinas mengawali sambutannya dengan menjelaskan pentingnya peranan sektor energi dan sumber daya mineral dalam perekonomian daerah dan nasional.

“Energi listrik menjadi kebutuhan yang sangat vital. Ketersediaan listrik yang mencukupi, efisien, dengan harga terjangkau, andal, aman serta akrab lingkungan merupakan unsur yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketersediaan listrik untuk rumah tangga, industri, bisnis, publik dengan harga yang terjangkau dapat mengubah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomis suatu daerah.”

Agus Aman Sudibyo mengakui masih menghadapi beberapa permasalahan untuk mewujudkan tersedianya listrik yang andal di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, daya mampu listrik PLN baru mencapai kurang lebih 294,79 MW dengan beban puncak sebesar 272,15 MW. Meskipun ada surplus 22,64 MW, kondisi tersebut masih berstatus siaga. Kedua, program percepatan pembangunan pembangkit listrik sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dengan kapasitas 150 MW dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 dengan kapasitas 128 MW yang tersebar di Kalimantan Barat belum dapat diselesaikan tepat waktu. Ketiga, masih rendahnya minat investor dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan karena investasi di bidang ketenagalistrikan memiliki resiko yang cukup tinggi serta tergantung pada stabilitas politik, sosial dan keamanan. Selain itu, tarif harga jual tenaga listrik masih lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik sehingga belum mencapai harga keekonomiannya. Keempat, terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun energi baru terbarukan sehingga banyak potensi energi air yang tersebar belum dimanfaatkan secara maksimal.

Lebih lanjut lagi, Agus Aman Sudibyo menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan rasio desa berlistrik di Kalimantan Barat, pemda dan PLN telah melakukan pembangunan tenaga listrik energi baru terbarukan sampai dengan tahun 2010, antara lain PLTM 2 unit, PLTMH 13 unit, PLTS 9254 unit . Total kapasitas sebesar  2799, 70 MW.

“Dengan adanya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah dan pemda pada dasarnya dapat menyelenggarakan usaha penyediaan  tenaga listrik yang pelaksanaanya dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD. Undang-Undang ini juga memberi kesempatan pada badan usaha swasta, koperasi, swadaya masyarakat, untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Seusia dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemda sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan ijin usaha penyediaan tenaga listrik.,” tambah Agus Aman Sudibyo.

Materi sosialisasi adalah Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, Regulasi Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Regulasi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Regulasi di Bidang Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan, serta paparan dari PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mengenai Sistem Kelistrikan di Provinsi Kalimantan Barat. (AMH)

[Back]